Rapat Banggar Pembahasan Anggaran Penanganan Covid-19 - MEMBERSTVNEWS

MEMBERSTVNEWS

Mengedepankan Realita

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 16 April 2020

Rapat Banggar Pembahasan Anggaran Penanganan Covid-19

BANDUNG, MEMBERSTVNEWS.COM - Rapat Banggar DPRD bersama Pemkot Bandung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Bandung, jalan Sukabumi 30, Kamis, 16/4/2020 perihal Pembahasan Anggaran Penanganan Covid-19.

Hadir Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna yang mewakili Pemkot Bandung dan sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga perwakilan SKPD dan Dinas terkait serta Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota dewan DPRD Kota Bandung.

Ema Sumarna dalam membeberkan, bahwa untuk anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID-19 di Kota Bandung mengalami kekurangan sebesar 101 Miliar Rupiah. Hal tersebut, karena membludaknya penerima JPS Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung.

"Tingkat kemampuan wajib pajak saat ini, sangat memprihatinkan sekali, seperti dari sektor pajak hotel, restoran dan hiburan, yang mempengaruhi kondisi keuangan kas daerah," ungkap Ema Sumarna.

Sementara itu, bahwa DPRD Kota Bandung meminta nilai bantuan JPS COVID-19, tetap pada angka 500 Ribu Rupiah. Mengingat adanya kekurangan sekitar 101 Miliar Rupiah dalam anggaran JPS di Kota Bandung, pasti Pemkot Bandung bisa menggali dari sumber lain.

"Pemerintah Kota Bandung, dapat mencari sumber-sumber lain dalam memenuhi anggaran JPS COVID-19 Kota Bandung tersebut," harapan Tedy Rusmawan.

Sementara itu, masukan soluktif oleh pemerhati, Ujang Uhe mengatakan, bahwa semua pasti berharap penanganan covid-19 ini dalam bentuk anggaran proposonal dengan kebutuhan di lapangan dan dapat terkoordinasi dengan baik terlebih jangan sampai timbul polemik-polemik baru yang tidak kita harapkan di kemudian hari.

Jangan sampai terjadi, tumpang tindih bantuan dana sosial pemerintah pusat, pemprov Jabar dan Pemkot Bandung serta bantuan lain bersifat Swadaya dan dadakan inisiasi perorangan, perusahan dan lembaga harus terintregasi dengan baik sehingga benar-benar sampai pada si penerima.

"Setidaknya menggunakan data terpadu yang sudah ada (Disdukcapil hingga bank) sebagai dasar bansos tersebut sampai tujuan berdasarkan sumber data yang ada, by name, by data pihak otoritas terkait, sehingga kecil kemungkinan salah sasaran," pungkasnya. (Red./Iwnaruna)

Post Bottom Ad

Halaman