Mantan Sekda PTUN-kan Walikota Depok, Perihal SK Pemberhentian Berdampak APBD 2021 Senilai 3.5Triliyun Tidak Bisa Diserap - MEMBERSTVNEWS

MEMBERSTVNEWS

Mengedepankan Realita

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Senin, 05 April 2021

Mantan Sekda PTUN-kan Walikota Depok, Perihal SK Pemberhentian Berdampak APBD 2021 Senilai 3.5Triliyun Tidak Bisa Diserap



Kota Bandung, memberstvnews - Drg. Hardiono SP.BM., didampingi pengacara, Fitrijansjah Toisutta, S.H., dari Advokat dan Konsultan Hukum yang juga diberi surat kuasa mendaftarkan E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia ke PTSP PTUN ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negeri ) di Kota Bandung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 003/FT-SK-PER-LIT-PROF/IV/2021 tertanggal 01 April 2021, Penggugat memberikan kuasa penuh kepada nama-nama yang disebutkan di bawah ini : 
1. Fitrijansjah Toisutta, S.H. – Advokat dan Konsultan Hukum.
2. Asep Rahmat Hidayat, S.H. - Advokat dan Konsultan Hukum.
3. Mad Toha, S.H. - Advokat dan Konsultan Hukum.
4. Erwin Hari Sentoso, S.H. - Advokat dan Konsultan Hukum. 
5. Ari Hartati, S.H. - Advokat dan Konsultan Hukum.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan Pekerjaan sebagai Advokat pada kantor hukum, dengan ini menetapkan dan memberi kuasa kepada kantor hukum FITRIJANSJAH TOISUTTA, S.H, & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat di JL. Arief Rahman Hakim No. 25, 16431 Depok – Jawa Barat,
Dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap; 
WALIKOTA DEPOK yang berkedudukan di Jl. Margonda Raya, No. 54, Telp 021 – 7773610, 7762960, Depok, Jawa Barat 16431 untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”) dan DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTA ASASTA yang berkedudukan di Jl. Legong Raya No. 1, Depok 2 Tengah, Sukmajaya, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16411, untuk selanjutnya disebut sebagai “TURUT TERGUGAT”.

"Alhamdulillah Kita sudah mendaftar gugatan terhadap objek, gugatan adalah surat keputusan Tata Usaha Negeri yang dikeluarkan oleh Walikota Depok, 847 kpps-x/kup/2021 yang memberhentikan ketua dewan pengawas, Drg. Hardiono SP.PM., alhamdulilah lancar, tinggal kita mengunggu panggilan untuk gugatan  dihari pertama," Jelas Fitrijansjah Toisutta, S.H.,  yang biasa dipanggil Dedi di depan PTUN Kota Bandung, jalan Dipenogoro 34 Bandung, Senin ( 5 April 2021 ) dihadapan sejumlah media.

Dedi mengatakan adapun tuntutan perihal sengketa SK pemberhentian, kita minta supaya SK tersebut dibatalkan kemudian dikeluarkan SK yang baru.

"Mengapa perlu dikeluarkan SK yang baru, karena ada beberapa pelanggaran, seperti pasal 53 UU tentang tata usaha negara, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, jadi AUPB, yaitu asas-asas yang kita lihat sangat nyata terjadi dimana ada pelanggaran asas ketidakpastian hukum antara SK pengangkatan dan pemberhentian tidak singkron dan beliau diberhentikan pada saat masa jabatannya berlanjut di tahun 2022," jelas Dedi.

Lanjut Dedi menuturkan bahwa karenanya banyak proyek Anggaran APBD 2021 senilai 3,5Triliyun terhenti yang butuh tanda tangan beliau ( Hardiono ), sedangkan beliau diberhentikan.

"Ada kesalahan, kekeliruan, ada indikasi kesengajaan yang kita lihat bahwa dengan SK pemberhentian ini berdampak luas pada kepentingan umum dimana APBD tidak terserap maka kepentingan umum macet," ungkap Dedi.

Adapun harapan yang ungkapkan Dedi terkait masalah ini yaitu semoga PTUN ini berpihak pada Rakyat, berpihak pada Keadilan.

"Sehingga kedzaliman pihak tergugat terhadap klaim kami itu kedilan dapat berdiri tegak," tandasnya.

Dan Hardiono yang didpingi kuasa hukumnya, saat ditanya media menyatakan hal senada dengan ungkapan Dedi tersebut.


Penulis, Iwn.

Post Bottom Ad

Halaman